Wednesday, October 16, 2019
Home > Uncategorized > Catatan Zonasi Sekolah Tahun 2019

Catatan Zonasi Sekolah Tahun 2019

Maksud baik pemerintah, khususnya Kemendikbud dengan menerapkan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2019, nampaknya memang belum bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat. Kisah seorang anak tamatan SD di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, yang nekat membakar semua piagam penghargaan miliknya, lantaran kecewa tidak bisa diterima di sekolah yang diidam-idamkan (Kompas TV), harusnya menjadi refleksi bagi pemerintah agar sesegera mungkin melakukan evaluasi untuk mengurangi dampak negatif yang muncul akibat penerapan sistem zonasi saat PPDB.

Perlu Evaluasi

Di satu sisi, implementasi sistem zonasi diyakini akan menghapus praktek kastanisasi sekolah serta menghapus dikotomi sekolah unggulan dan sekolah pinggiran. Namun di sisi lain, banyak hal luput dari amatan pemerintah, salah satunya bagaimana mengakomodir siswa yang beprestasi yang di masuk sekolah “tak favorit”, dengan program-program yang mampu memfasilitasi mereka agar prestasi yang sudah diraih tidak redup, gara-gara tidak bisa masuk sekolah yang diimpikan.

Sistem zonasi memang baik jika dilihat dari tujuan memeratakan akses layanan pendidikan, mendekatkan lingkungan sekolah dengan keluarga, menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi sekolah, hingga pemerataan distribusi “normal” siswa ke sekolah yang baru.

Tetapi, pemerintah seyogyanya mempersiapkan dengan matang seluruh instrumen yang dibutuhkan sebelum menjalankan kebijakan sistem zonasi saat PPDB. Sehingga tujuan mulia adanya sistem zonasi, jangan hanya menjadi sensasi kebijakan setengah matang pemerintah yang memantik kekisruhan di masyarakat dan menjadikan siswa baru sebagai korbannya, tetapi benar-benar bisa mewujudkan amanat UUD 1945, agar setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengeyam pendidikan yang layak.

Pertama, sebelum sistem zonasi diterapkan, alangkah baiknya pemerintah memperhatikan kembali masalah standarisasi sekolah baik dari infrastrukturnya maupun pengajarnya. Apakah semua sekolah khususnya yang berada di pinggiran, infrastruktur dan sarana prasaranananya sudah “selevel” dengan sekolah di perkotaan? Bagaimana kabar sekolah-sekolah yang mau ambruk, yang tidak layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar? Jangan sampai kebijakan yang dirancang sedemikian canggih, akan mengabaikan kebutuhan dasar sekolah seperti penyediaan ruang belajar yang nyaman dan memadai dan ketersediaan buku bacaan. Kemudian juga masalah pemerataan guru-guru potensial yang memiliki kompetensi profesional seorang guru, apakah siap untuk ditempatkan di sekolah yang belum tergali potensinya dan masuk daerah 3T? Perlu pelatihan dan pendekatan yang tepat untuk mendistribusikan guru-guru profesional ke sekolah-sekolah pelosok demi terciptanya pemerataan pendidikan yang berkualitas.

Kedua, perlu sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Munculnya polemik sistem zonasi, salah satu penyebabnya adalah mepetnya waktu keluarnya Permendikbud jelang pelaksanaan PPDB. Sehingga, banyak daerah yang tidak siap dengan peraturan dadakan yang dibuat pusat. Rembug dan duduk bersama antara pusat dan daerah, baik itu provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan, sangat diperlukan untuk menyamakan persepsi dan visi perihal implementasi sistem zonasi, agar bisa berjalan seiring dan selaras. Meskipun yang terjadi, sejatinya menampakkan ketidaksinkronan antara pusat dan daerah dalam mengelola kebijakan PPDB sistem zonasi, dengan kata lain esensi sistem zonasi yang ditetapkan pemerintah pusat masih abu-abu bagi pemerintah daerah. Sinkronisasi pusat dan daerah juga hendaknya sama tafsir bukan multitafsir dalam bentuk sosialisasi sistem zonasi ke masyarakat, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat.

Ketiga, penerimaan siswa baru sejatinya kewenangan sekolah. Mencermati Permendikbud No. 51 Tahun 2018, yang menjadi dasar pelaksanaan PPDB 2019 dengan sistem zonasi, pasal 16 menyebut bahwa jalur zonasi minimal 90 persen dari daya tampung sekolah, maksimal 5 persen untuk jalur prestasi, dan maksimal 5 persen dari jalur perpindahan tugas orangtua/wali, seolah menandakan pemerintah pusat tahu persis soal daya tampung dan distribusi siswa di seluruh daerah. Sistem zonasi sebenarnya bisa dilakukan, tetapi alangkah bijaknya jika pemerintah pusat mempertimbangkan perihal besaran persentase, ajak sekolah untuk berdiskusi menentukan persentase ideal, sehingga bisa mengakomodir dua belah pihak, siswa di sekitar sekolah dan siswa berprestasi.

Keempat, jarak dan nilai akademik jadi bahan pertimbangan. Dalam sistem zonasi, jarak dari rumah ke sekolah lah yang menjadi prioritas utama, bukan nilai akademik seperti nilai raport dan atau nilai ujian nasional (UN). Dari sisi pendidikan yang humanis, education for all, serta keselamatan dan keamanan dari rumah ke sekolah, bisa terpenuhi. Namun, pendidikan tidak serta merta bertumpu pada humanisme dengan penyamarataan pendidikan, dan diukur dari segi jarak, tetapi pendidikan juga ada evaluasi/penilaian yang memegang peran penting. Apa gunanya belajar jika tidak ada tujuan dan target belajar yang ingin dicapai? Pemerintah berdalih, ujian nasional (UN) tetap diselenggarakan untuk memenuhi mandat UU Sisdiknas, yang mengharuskan pemerintah melakukan penilaian terhadap sistem pendidikan nasional, penilaian terhadap setiap satuan pendidikan, dengan UN sebagai instrument yang digunakan. Bedanya, sekarang hasil UN tidak lagi syarat kelulusan, “hanya” syarat melanjutkan ke pendidikan ke jenjang berikutnya atau untuk memperbaiki pembelajaran. Namun, demikian, kita pasti juga merindukan situasi PPDB beberapa tahun silam, dimana masih menggunakan nilai akademik (UN) sebagai bahan pertimbangan. Tidak memungkiri, tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan salah satu indikator kecerdasan secara kognitif adalah nilai akademik yang bagus.

Compare antara faktor jarak dan nilai akademik sebagai bahan pertimbangan, bisa jadi solusi untuk mendongkrak kualitas hasil belajar di sekolah tertentu. Tidak menafikkan bahwa jika ada beberapa siswa dengan nilai akademik bagus di sekolah pelosok, diharapkan mampu mendongkrak siswa yang secara akademik lemah, dengan sentuhan guru sebagai fasilitatornya.

Dengan kata lain, perlu dikaji, bahwa PPDB tidak serta merta fokus pada jarak tetapi juga mempertimbangkan nilai akademik, agar tercipta suasana belajar yang kondusif, tidak terlalu pasif atau sebaliknya hiperaktif. Terakhir, PPDB sistem zonasi sebenarnya pendekatan baru yang tepat, yang dipilih untuk mewujudkan pemerataan akses pada layanan dan kualitas pendidikan tanah air. Sekaligus menjadi terobosan yang bagus guna mengubah mental masyarakat Indonesia, agar tidak merasa minder dengan keterbatasan yang dimiliki, karena setiap manusia memiliki potensinya masing-masing. Sekolah dimanapun sama saja, kembali ke manusianya  apakah bisa survive untuk meningkatkan kualitas diri atau terdampar dalam zona pasrah semata. Namun, diperlukan persiapan yang matang, sosialisasi yang gencar, serta komunikasi yang melibatkan semua pihak terkait pendidikan, jauh-jauh hari. Semoga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.